Advokasi Kebijakan

Masyarakat Sipil Sambut Skema Pendanaan JETP bagi Transisi Energi Berkeadilan dengan Seruan Keras untuk Segera Hentikan PLTU Batu Bara
Pemerintah harus segera hentikan pembangunan 13 GW PLTU batu bara yang masih terdapat dalam RUPTL dan 15 GW PLTU yang akan digunakan untuk industri Bali, Selasa 15 November 2022 — Indonesia, bersama sekelompok negara maju, telah menyepakati skema pendanaan transisi...
Omnibus Law : Kitab Hukum Oligarki
Jakarta, 18 Oktober 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia bersama Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) meluncurkan sebuah laporan yang mengungkap bagaimana substansi dan proses UU Cipta Kerja Omnibus Law dikuasai oleh konflik kepentingan. Analisis terhadap...
Rebut dan jaga tanahmu, gagalkan Omnibus Law
Kehadiran Omnibuslaw RUU Cipta Kerja mengancam hilangnya matapencaharian 1,1 juta jiwa petani di Bengkulu. Selain karena massifnya penerbitan izin konsesi, krisis ekologis dan ketergantungan pemerintah dengan komoditi global dan tidakadanya jaminan harga hasil...
“Bergerak menyelamatkan Bengkulu dari kepungan oligarki”
Ratusan peserta dari berbagai elemen berpartisipasi dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Langit Biru, gabungan dari organisasi mayarakat sipil, mahasiswa dan kepemudaan pada selasa (15/09) yang mengangkat tema “Indonesia Darurat, Masyarakat Melarat;...
Status TWA Pantai Panjang belum ditetapkan, izin PT NAB cacat hukum?
Ratusan batang pohon cemara dan jenis tanaman lain tumbang di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang-Pulau Baai. Awalnya hutan pantai yang memberikan fungsi ekologis salah satunya iklim mikro kini telah hilang. Laju abrasi di sekitar Muara Sungai Jenggalu terus...
Menanti keberpihakan penegak hukum mewujudkan keadilan lingkungan di Bengkulu
Suara rakyat dalam menegakkan keadilan lingkungan semakin terabaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu contoh adalah pendirian proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Teluk Sepang yang sejak awal sudah ditolak oleh masyarakat terkait dampak...
UU Minerba Kado Buruk di Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Undang-undang tentang Mineral dan batu bara (Minerba) menjadi kado buruk bagi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni. Regulasi yang disahkan DPR pada 12 Mei 2020 ini menjadi kado buruk karena akan mempercepat kerusakan lingkungan. Pasal-pasal...