Setiap 22 April diperingati sebagai hari bumi, untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap bumi dan kampanye mengajak penduduk bumi peduli terhadap lingkungan hidup. Peringatan ini dimulai sejak tahun 1970, namun kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi yang membuat bumi kita menjerit.

Keputusan-keputusan politik yang buruk turut memperparah kerusakan lingkungan. Kebijakan yang tidak populis dan berpihak pada rakyat dan lingkungan telah menyebabkan krisis sosial ekologis hingga menghilangkan sumber-sumber penghidupan rakyat.

Para perusak lingkungan apapun topengnya melakukan pembenaran lewat tanggan-tanggan politisi yang dibalut dalam politik transaksional sejak masa pemilihan kepala daerah yang disebut Ijon Politik. Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Bengkulu, potensi ijon politik perlu diwaspadai.

Yang dimaksud Ijon Politik adalah sebuah perjanjian antara pengusaha atau korporasi selaku penyandang dana politik dengan para politisi (kandidat, parpol dan timses) yang berkepentingan menghimpun dana secara cepat dan mudah. Dalam hal ini kandidat dan korporasi/tambang masing-masing punya kepentingan dan tidak ada hubungannya dengan urusan keselamatan rakyat dan lingkungan.

Bantuan dana politik ini ditebus atau dibayar para politisi pemenang pilkada atau pemilu dengan memberikan jaminan keberlangsungan bisnis para penyandang dana mulai dari kelancaran perijinan, jaminan politik dan keamanan, pelonggaran kebijakan, pemberian tender proyek bahkan pembiaran pelanggaran hukum.

Staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu yang juga koordinator aksi mengatakan ketika kandidat bersekutu dengan korporasi tambang baik secara langsung maupun lewat tim sukses (timses) bahkan partai, maka suara rakyat hanya sebatas permainan untuk merengkuh kekuasaan. Saat terpilih, kandidat tersebut tidak akan bisa diharapkan untuk melindungi rakyat dan lingkungan bahkan melanggengkan kondisi krisis sosial-ekologis. Salah satu sorotan yang sudah bertahun-tahun tanpa solusi menurut Olan adalah pencemaran air Sungai Air Bengkulu dari aktivitas pertambangan batu bara di hulu sungai tersebut. Padahal PDAM Kota Bengkulu masih mengandalkan sumber airnya dari Sungai Air Bengkulu untuk melayani 6.000 pelanggan di kota. Begitu pula pencemaran terhadap muara Sungai Jenggalu hingga ke Pantai Pasar Bengkulu dipenuhi butiran halus batu bara yang merusak ekosistem laut.

Nurkholis Sastro dari Aliansi Lingkar Hijau Lebong mengatakan bahwa sudah seharusnya pemimpin dan pemerintah kota ke depan punya keberpihakan pada lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan sudah langsung dirasakan warga kota dari hancurnya Sungai Bengkulu, kekeringan persawahan sekitar danau dendam dan banjir setiap tahun. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memilih walikota yang bersih dan komitmen pada perbaikan lingkungan. Sedangkan menurut Pengurus GMKI Cabang Bengkulu, Asino Sembiring mengatakan kandidat yang bersekongkol dengan korporat tambang hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat dan tentu warga Kota Bengkulu tidak menginginkan pemimpin yang tidak peduli dan seolah-olah bermain-main dengan rumah sendiri (lingkungan).

Teo Reffelsen, Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan Walhi Bengkulu menyebutkan kondisi krisis ekologis yang terjadi di Provinsi Bengkulu harus disikapi dengan serius oleh pemerintah karena kondisi di tapak semakin mencemaskan akibat aktivitas pertambangan batu bara hingga ke dalam kawasan hutan. Ada 12 IUP pertambangan operasi produksi yang sudah mengoperasikan daya rusaknya dan 11 IUP eksplorasi yang akan meningkatkan kerusakan kawasan hutan Bengkulu. “Kami mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin-izin tersebut karena sudah dan akan mengakibatkan kerusakan ekologis dan mengancam keselamatan rakyat, selain itu lembaga keuangan juga harus menghentikan pinjaman modal kepada perusahaan perusak lingkungan dan pelanggar HAM,” kata Teo. Sementara Kepala Bidang Advokasi Gempur, Kelvin Aldo menyebutkan ketika ijon politik tidak terjadi, maka otomatis money politik dapat diminimalisir.

Atas kondisi tersebut, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Ijon Politik menyerukan dan menuntut:

  1. Segera menuntaskan krisis sosial ekologis atas hancurnya sungai Bengkulu akibat aktivitas tambang dan pabrikasi lainnya.
  2. Seluruh calon walikota untuk menolak ijon politik tambang.
  3. Walikota terpilih untuk memastikan keselamatan warga dan lingkungan sebagai dampak pengelolaan batu bara (stockpile dan PLTU batu bara) di Teluk Sepang.
  4. Memastikan keselamatan kawasan penyangga kehidupan Danau Dusun Besar dari alih fungsi kawasan.