A. Latar Belakang

Penggunaan batu bara di dunia sebagai penghasil energi dimulai sejak revolusi industri di Eropa (abad 19) sedangkan di Indonesia digunakan sejak tahun 1849, zaman Hindia Belanda. Setelah beberapa dekade dieksploitasi dan digunakan sebagai penghasil energi, dampak negatifnya mulai dirasakan secara global. Pembakaran batu bara ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masa depan bumi. Laporan Badan Energi Internasional menyebutkan lebih 40 persen emisi global disumbang oleh pembakaran batu bara.

Dampak buruk ini membuat sejumlah negara konsumen batu bara seperti China dan India serta Amerika Serikat secara berangsur-angsur meninggalkan batu bara dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga air dan terutama renaga surya. Sementara pemerintah saat ini menargetkan proyek penyediaan listrik sebesar 35.000 MW di Indonesia untuk tahun 2019 mendatang. Seolah menampik dampak buruk pembakaran batu bara, lebih 60 persen target proyek ini akan dipenuhi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan baku batu bara.

PLTU batu bara adalah pembangkit yang membakar batu bara untuk merebus air guna menghasilkan uap yang memutar turbin sehingga terciptalah daya listrik. Di Pulau Sumatera, pembangunan PLTU batu bara akan ditambah di delapan provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan Bengkulu dengan daya mencapai 7.925 MW. Lebih spesifik, Sumatera bagian Selatan (Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi) diproyeksikan menjadi “sarang” PLTU batu bara dengan kapasitas 4.690 MW dari 7.925 MW.

Sementara sejumlah riset menyebutkan dampak buruk pembakaran batu bara terutama bagi pencemaran udara, air dan tanah. Menurut jurnal Muhammad Ehsan Munawer tahun 2007, emisi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara adalah sulfur, karbon dan nitrogen yang terlepas sebagai SOx, COx, NOx, abu dan logam berat yang tinggi. Senyawa SOx berasal dari emisi sulfur pada saat pembakaran teroksidasi membentuk sulfur dioksida (SO2) dan selanjutnya teroksidasi kembali membentuk SO3 mengakibatkan ganggunan paru-paru dan berbagai penyakit pernapasan. Senyawa NOx bersama SOx menyebabkan hujan asam yang terdiri dari H2CO3, H2SO4 dan HNO3 yang menyebabkan penyakit berbahaya termasuk kanker kulit dan berbagai penyakit kulit lainnya serta berakibat buruk juga terhadap industri peternakan dan pertanian.

Riset ini didasari atas sikap masyarakat pesisir Kota Bengkulu tepatnya di Kelurahan Teluk Sepang yang menolak rencana proyek PLTU berkapasitas 2 x 100 MW yang akan dibangun tak jauh dari permukiman mereka. Keresahan warga tak lain karena khawatir terhadap dampak buruk PLTU batu bara bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Karena itu, hingga kini sebagian besar warga Teluk Sepang, Bengkulu konsisten menolak proyek yang sedang dalam tahap konstruksi itu.

Sementara di wilayah Provinsi Bengkulu belum ada pembangkit berbahan bakar batu bara yang berskala komersil. Untuk melihat lebih dekat pengaruh PLTU batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat, Kanopi Bengkulu menggelar riset dampak PLTU di tiga wilayah yaitu PLTU Keban Agung di Desa Kebur (Sumatera Selatan), PLTU Bayung Lencir (Sumsel) dan PLTU Samaran (Jambi).

PLTU mulut tambang Keban Agung di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dengan kapasitas 2×135 MW mulai beroperasi awal 2017 setelah masa konstruksinya molor beberapa tahun. PLTU mulut tambang ini mendapatkan suplai batu bara dari Kuasa Pertambangan (KP) milik PT Priamanaya Energi dan PT Dizamatra Powerindo. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan transmisi 150 kV ke Gardu Induk (GI) Lahat dan kemudian masuk ke sistem kelistrikan PLN Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel).

Sedangkan PLTU Bayung Lencir berkapasitas 2 X 150 MW berdiri di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembangkit ini dibangun oleh PT Dian Swastika Sentosa Power (DSSP) Sumsel yang merupakan anak perusahaan PT Sinarmas yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Pembangunan tapak dimulai pada Mei 2013 pengoperasiannya dimulai pada 2016.

Sementara PLTU batu bara Pauh di Desa Samaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berkapasitas 2X7 MW dibangun dengan anggaran daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Sarolangun. Proyek ini diresmikan oleh Bupati Cek Endra pada Juli 2012 dan dikelola PT Permata Prima Elektrindo (PPE).

Kajian yang dilakukan tim Kanopi di tiga wilayah pada November 2017 hingga Januari 2018 menemukan banyak hal, mulai dari dampak kesehatan, sosial, ekonomi hingga krisis listrik di desa-desa sekitar pembangkit itu berdiri.

B. PLTU Keban Agung (Desa Kebur) 2 x 135 MW

Namanya PLTU Keban Agung tapi beroperasi di Desa Kebur. Konon, proyek milik politisi-pengusaha Djan Faridz ini seyogyanya beroperasi di Desa Keban Agung, Kabupaten Muara Enim. Namun, karena terkendala pembebasan lahan, proyek ini dipindahkan ke Desa Kebur, Kabupaten Lahat.

Proyek ini dibangun perusahaan swasta atau “Independent Power Producer” (IPP) PT Priamanaya Energi, menggunakan pinjaman dari sindikasi bank dalam negeri dengan BNI sebagai pimpinan sindikasi. Dana yang digelontorkan mencapai 310 juta US Dolar, termasuk pembangunan jaringan transmisi 150 Kilovolt (KV) sejauh 20 kilometer ke Gardu Induk Lahat.

Disebut PLTU mulut tambang, sebab tapak PLTU berada di lokasi yang sama dengan sumber batu bara yang dibakar. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer.  Batu bara dipasok dari konsesi tambang milik PT Priamanaya Energi dan konsesi milik PT Dizamatra Powerindo dengan luas kedua KP mencapai 2.000 hektare. Tiang pancang pertama proyek PLTU ini diresmikan pada 2009 dan awalnya direncanakan beroperasi komersil pada 2012. Namun perencanaan meleset hingga empat tahun di mana pembangkit mulai menghasilkan setrum pada 2016, atau satu tahun terakhir.

Pengamatan di Desa Kebur, Telatang, dan Desa Maung yang merupakan desa terdekat PLTU, hampir semua pintu rumah warga tertutup rapat, baik pada pagi, siang hingga malam hari. Rumah mereka terpaksa ditutup karena kerap kemasukan debu, baik yang berasal dari PLTU maupun dari lalu lintas truk pengangkut batu bara yang dipasok ke PLTU yang hanya berjarak 1,7 kilometer dari permukiman.

Bila hujan turun beberapa jam di desa itu, dapat dipastikan dalam dua hari ke depan, warga desa akan mengalami batuk dan radang tenggorokan. Kondisi ini mencirikan dampak PLTU dari sisi kesehatan yang sudah diteliti para ahli bahwa debu pembakaran PLTU batu bara cukup membahayakan bagi kesehatan warga terdampak. Penelitian mengungkap bahaya polutan dari debu batu bara dapat menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, penyakit pernafasan dan kardiovaskular serta penyakit stroke.

Kehadiran PLTU juga telah mengubah struktur ekonomi masyarakat di desa sekitar. Penghidupan warga tiga desa ini awalnya ditopang oleh sektor pertanian komoditas padi dan palawija serta kerajinan gerabah dari tanah liat. Namun, seiring kehadiran tambang dan PLTU yang membutuhkan pekerja buruh, warga pun beralih profesi menjadi buruh. Pertanian yang berkesinambungan berganti menjadi perekonomian yang bertumpu pada batu bara yang sama-sama kita ketahui akan habis suatu saat.

PLTU Keban Agung berdiri di tepi Sungai Lematang yang masih digunakan masyarakat sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik. Keterangan seorang warga bernama Ibu Misni yang ditemui saat mencuci piring di sungai, suara mesin pembangkit tersebut cukup mengganggu telinga warga karena deru mesinnya. Apalagi saat tengah malam, suaranya sangat keras dan membuat bising telinga, kata Misni.

Sungai Lematang selama ini dikenal sumber daya ikan lokal mulai dari jenis Nila, Mujair, Keli (Lele), Lampam, Betutu, Lemutih, Umbut, Kepiat, Seluang, Kaloi, dan Semah. Namun, beberapa waktu belakangan, tiga jenis ikan mulai sulit ditemui yakni jenis Kaloi, Beledeng, dan Semah.

Saat PLTU mulai dibangun, lebih dari 100 orang warga Desa Telatang bekerja sebagai buruh di proyek konstruksi pembangkit. Seiring waktu, PLTU yang masuk ke tahap operasi, banyak pekerja diberhentikan dengan alasan proyek konstruksi sudah selesai dan tahap operasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill atau keahlian. Kini, hanya ada 10 orang warga Desa Telatang yang bekerja di PLTU, sisanya jadi buruh tambang.

Lalu keuntungan apa yang didapat warga atas kehadiran PLTU? Menurut seorang warga, saat tahap pembebasan lahan, pihak perusahaan secara lisan menjanjikan beasiswa bagi anak-anak desa sekitar PLTU dan tunjangan hidup bagi kaum lansia. Berdasarkan janji investor kepada masyarakat, setiap anak dibiayai Rp70.000/bulan dan lansia akan diberikan tunjangan Rp100.000/bulan plus beras sebanyak 5 kilogram.

Berdasarkan perjanjian secara lisan itu, bantuan akan diberikan per tiga bulan sekali. Namun, berdasarkan keterangan tokoh adat Desa Kebur, Cik Nuri, janji itu hanya direalisasikan sekali. “Kelemahan masyarakat adalah saat janji itu disampaikan investor, tidak ada masyarakat yang membuat dokumen tertulis (hitam di atas putih) akhirnya janji itu tidak bisa masyarakat gugat ke perusahaan maupun pengadilan,” katanya.

C. PLTU Bayung Lencir 2 x 150 MW

Kehadiran PLTU Bayung Lencir yang hanya berjarak lima kilometer dari permukiman warga Desa Sindang Marga telah memunculkan beragam persepsi. Menurut Ketua RT 05, Suratman kehadiran PLTU di wilayah itu tanpa konflik berarti, bahkan warga terkesan kurang informasi tentang dampak baik dan buruk PLTU batu bara itu. Kurangnya informasi yang diperoleh warga juga ditegaskan Slamet, yang menyebutkan tidak ada sosialisasi sama sekali kepada masyarakat tentang proyek pembangkit listrik itu, terutama dampak lingkungannya.

Lalu, pasca pengoperasian PLTU tersebut, persoalan kesehatan muncul di tengah-tengah masyarakat. Sejumlah anak-anak menderita penyakit kulit. Meski belum diketahui kaitan antara PLTU batu bara dan persoalan kesehatan yang dialami sejumlah anak-anak tersebut.

Ibu tiga orang anak, Herlina (31th) mengatakan ketiga anaknya menderita penyakit kulit selama tiga bulan tak sembuh-sembuh meski sudah dibawa berobat ke Puskesmas. “Sebelum PLTU beroperasi tidak pernah kena penyakit gatal-gatal seperti sekarang ini,” kata Herlina.

Kondisi serupa juga dialami ketiga anak Ibu Relin (33 th). Ketiga anaknya bernama Eci (9), Depin (4th) serta Desti (1 tahun 3 bulan) mengalami penyakit kulit gatal-gatal selama hampir 8 bulan. “Sudah sering disuntik di bidan Puskesmas tapi tidak juga sembuh-sembuh. Sebelum beroperasinya PLTU tidak pernah sakit gatal-gatal,” kata Relin. Untuk menjawab persoalan kesehatan yang menimpa anak-anak di desa itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut, guna mengetahui penyebab utamanya sehingga penderitaan mereka berakhir.

Proyek PLTU batu bara mulut tambang Bayung Lencir berkapasitas 2 X 150 MW dibangun oleh PT Dian Swastika Sentosa Power (DSSP) Sumsel yang merupakan anak perusahaan PT Sinarmas yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Pembangunan tapak dimulai pada Mei 2013, kemudian pengoperasiannya dimulai pada awal 2017.

Untuk membangun pembangkit ini, PT DSSP mendapatkan komitmen pinjaman dari China Development Bank senilai US$ 318 juta dolar. Pinjaman tersebut juga digunakan untuk membeli mesin dan peralatan dari China National Electric Engineering Co. Ltd. Nilai keseluruhan proyek ini mencapai lebih dari US$ 400 juta. Batu bara yang dibakar sebanyak 3.000 ton per hari untuk memutar turbin dipasok oleh PT Mangala Alam Lestari, berjarak dua kilometer dari tapak PLTU.

Selain masalah kesehatan, kehadiran PLTU batu bara dan industri ektraktif pertambangan batu bara telah mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Sindang Marga. Sebagian besar lahan perkebunan masyarakat dijual ke perusahan, seperti perkebunan karet yang merupakan penghasilan utama masyarakat. Di bawah lahan kebun karet itu terdapat sumber daya batu bara yang berpotensi dikeruk untuk dibakar PLTU. Kondisi ini membuat perubahan mata pencarian masyarakat dari pemilik lahan karet menjadi buruh sejumlah perusahaan baik tambang maupun hutan tanaman industri.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat setempat, Haji Totok, tingkat kejahatan dan kriminalitas di wilayah itu terus meningkat. Perlu dikaji lebih lanjut tentang perubahan pola sosial ekonomi dan tindak kejahatan yang muncul, sebab akar kejahatan seringkali diakibatkan oleh kemiskinan.

D. PLTU Samaran 2 x 7 MW

Meski PLTU Samaran atau disebut juga PLTU Pauh sudah beroperasi hampir lima tahun, ironisnya arus listrik di desa itu masih “byar pet” alias kerap terputus. Tim riset Kanopi yang selama dua pekan di desa itu melihat dan merasakan langsung kebutuhan listrik warga belum terpenuhi selama 24 jam sehari. Bahkan dalam seminggu, jadwal listrik padam bisa mencapai empat hingga lima kali dengan rata-rata waktu padam mencapai lima jam.

Tidak hanya itu, sejak beroperasinya PLTU batu bara Samaran berkapasitas 2×7 MW milik PT Permata Prima Elektrindo (PPE) lima tahun, masyarakat merasakan perubahan suhu yang cukup signifikan. Pembangkit milik BUMD Kabupaten Sarolangun yang memakan biaya pembangunan sekira Rp200 miliar itu mulai mengusik ketenangan masyarakat.

Seperti yang disampaikan Bu Eti, guru PAUD di Samaran mengaku terganggu dengan suara bising yang dihasilkan pembangkit itu. Sementara Harni (28), warga lainnya mengkhawatirkan asap pembakaran batu bara yang mulai mencemari desa.

“Pernah dulu saya meninggalkan ember di samping rumah, kebetulan ember itu berisi air, nah ketika saya ambil lagi ember itu esok harinya, terlihat banyak sekali butiran-butiran halus hitam yang tidak larut di dalamnya. Saya yakin betul kalau butiran hitam itu adalah debu PLTU yang turun tapi tidak kita sadari dan tidak tampak” kata Harni.

Ia pun melanjutkan, “Debu PLTU batu bara ini kan tidak tampat oleh mata telanjang, sedangkan PLTU itu punya cerobong besar, pasti lah mengeluarkan asap dan banyak debu dari sana. Kenyataannya asap PLTU dilepaskan saat tengah malam, itu asapnya gelap bercampur debu dan suaranya berdenging”.

Terkait tenaga kerja, dari 2.236 jiwa warga Semaran, hanya 10 orang warga yang seluruhnya laki-laki berkesempatan bekerja di PLTU tersebut. Mereka umumnya buruh pekerja kasar seperti penjaga turbin, pendorong batu bara dan pendorong debu pembakaran batu bara. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Shopian, cukup banyak warga yang memasukkan lamaran tapi ditolak dengan alasan keahlian yang dimiliki warga tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pabrik PLTU batu bara itu.

Ada satu kondisi yang cukup mengganggu yaitu kebutuhan air bersih masyarakat yang dipasok dari PDAM menggunakan bahan baku air Sungai Tembesi hanya berjarak 200 hingga 300 meter dari PLTU. Secara logika, debu batu bara akan jatuh ke sungai dan masuk ke saluran “intake” PDAM untuk diolah menjadi air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah warga.

E. Peran dan tanggungjawab negara

Dalam setiap operasionalisasi pembangkit seperti yang sudah diamanatkan regulasi, setiap dampak yang ditimbulkan harus mampu diantisipasi oleh pemangku yang bertanggungjawab. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan pemegang amanat UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup seharusnya mampu bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Kajian lingkungan dalam bentuk dokumen AMDAL yang merupakan dasar keluar izin lingkungan perlu dievaluasi ulang karena terbukti tidak mampu menjawab dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya PLTU batubara.

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sayangnya amanat itu dijalankan dengan pilihan keliru yaitu bergantung pada energi kotor yang terbukti memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Melihat dampak negatif yang ditemui di tiga wilayah ini, sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi dan membatalkan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di wilayah Sumatera.

Bisa dibayangkan derita yang akan dialami masyarakat di sekitar lokasi PLTU batu bara bila rencana penambahan sekitar 7.000 MW listrik berbahan bakar batu bara ditambah di wilayah Sumatera. Padahal, sumber energi bersih berkelanjutan sangat melimpah di negeri ini.

Sudah selayaknya, energi bersih dan berkelanjutan dikembangkan sebagai bagian tanggungjawab pelestarian bumi sesuai komitmen pemerintah Indonesia yang menandatangani Perjanjian Iklim Paris pada 2015 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan naik menjadi 42 persen dengan dukungan dunia internasional.

Komitmen ini sepertinya akan sia-sia bila proyek PLTU batu bara sebagai penghasil emisi terbesar secara global masih terus dikembangkan oleh pemerintah.