Kanopi – Aktivitas berbeda dari hari biasanya terlihat di teras Kantor Kanopi Bengkulu di Jalan Sedap Malam II, Kota Bengkulu pada Jumat (25/5). Mulai pukul 16.00 WIB, sejumlah orang berdatangan ke rumah bercat hijau itu. Mereka memenuhi undangan Kanopi untuk menghadiri kegiatan laporan publik program 2017-2018 sekaligus acara buka puasa bersama.
Tepat pukul 16.30 WIB acara dimulai dan dipandu oleh Staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu. Saat membuka acara, Olan mengatakan bahwa ada tujuh kegiatan atau program Kanopi kurun 2017-2018. Setiap kegiatan dilaporkan dengan menonjolkan aktivitas lewat media visual atau foto.
Ketua Kanopi, Ali Akbar mengatakan laporan publik menjadi aktivitas rutin yang dimulai Kanopi sejak 2017 saat menjalankan agenda membangun kran komunikasi sebagai media pengelolaan pengetahuan antara perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy dengan warga, studi kasus Desa Air Bening, Transad Sambi Rejo dan Babakan Baru di Kabupaten Rejanglebong.
Setelah pembukaan dari kedua tuan rumah, kegiatan pun dimulai dengan memutar slide show agenda selama satu tahun terakhir lewat visual foto. Tujuh agenda kampanye Kanopi bersama rakyat adalah kampanye Tolak Paru Hitam yang menyasar pekerja perempuan di area “stockpile” batu bara Pelabuhan Pulau Baai.
Seratusan pekerja perempuan di Teluk Sepang bertaruh nyawa sebagai pemilah batu bara di area penumpukan atau “stockpile” di Pelabuhan Pulau Baai, Alat pengaman diri yang sangat minim terutama penutup mulut dan hidung membuat mereka rentan terkena penyakit paru-paru hitam yang diakibatkan akumulasi debu halus batu bara yang terhirup. Kampanye ini berhasil mendorong Plt Gubernur Bengkulu menerbitkan surat edaran nomor 560 tahun 2018 tentang pelaksanaan norma ketenagakerjaan di mana salah satu poinnya adalah mewajibkan perusahaan menyediakan alat pelindung diri. ( https://bengkulu.antaranews.com/berita/47812/warga-bengkulu-bentuk-aliansi-tolak-paru-hitam, http://reportaserakyat.com/daerah/paru-hitam-bagikan-masker-penangkal-batu-bara/, https://bengkulu.antaranews.com/berita/48094/gubernur-bengkulu-dukung-aksi-tolak-paru-hitam, https://bengkulu.antaranews.com/berita/49444/gubernur-bengkulu-terbitkan-edaran-pelaksanaan-norma-ketenagakerjaan)
Kampanye penghentian PLTU batu bara Teluk Sepang, Kota Bengkulu dilakukan bersama masyarakat Kelurahan Teluk Sepang sejak awal rencana pendirian PLTU berkapasitas 2 x 100 MW. Puncak penolakan proyek yang akan menjadi sumber polutan bagi udara yang dihirup warga itu adalah pemblokiran jalan oleh ratusan warga saat peletakan batu pertama proyek yang berlangsung pada akhir Oktober 2016. (http://www.aktual.com/demo-warga-teluk-sepang-tolak-pembangunan-pltu-batubara/, http://pedomanbengkulu.com/2016/08/warga-tolak-pembangunan-pltu-di-teluk-sepang/, https://regional.kompas.com/read/2016/09/02/12524761/tolak.pltu.warga.bengkulu.minta.pemerintah.beli.rumah.satu.kelurahan, http://regional.kontan.co.id/news/warga-bengkulu-tolak-pembangunan-pltu-batubara)
Saat ini, Kanopi terus menemani masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahaya PLTU batu bara dengan mendirikan pusat informasi di Kelurahan Teluk Sepang. Selain kampanye penghentian PLTU Teluk Sepang, Kanopi juga menggelar riset dampak PLTU yang sudah beroperasi di tiga wilayah yakni Desa Kebur Kabupaten Lahat dan Desa Bayung Lencir Kabupaten Musi Bayu Asin Provinsi Sumatera Selatan dan di Desa Semaran Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Dampak proyek PLTU di tiga wilayah ini dapat dibana dalam laporan “Dalam Cengkeraman Energi Kotor” ( http://esa.or.id/dalam-cengkeraman-energi-kotor/).
Sementara kampanye pemenuhan hak-hak pekerja di dua perkebunan kelapa sawit, PT Agro Muko dan PT Agri Andalas berlangsung pada akhir tahun 2017 dengan menggelar riset partisipatif kondisi pekerja di dua perkebunan tersebut. Riset Kanopi pun mengungkap sejumlah temuan seperti sistem pengupahan, serikat pekerja hingga pelibatan istri pekerja tanpa diupah. Hasil riset ini telah disampaikan ke masing-masing perusahaan dan perkembangannya cukup menggembirakan. Seperti di PT Agromuko yang sebelumnya pekeja harian lepas perempuan dikenakan shif bekerja yakni sebulan bekerja kemudian sebulan kemudian diliburkan saat ini sudah dihapuskan. Puluhan pekerja perempuan di Desa Air Bikuk telah dipekerjakan penut setiap bulan. Selain itu, upah yang diterima pekerja perempuan di PT Agro Muko juga sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp62 ribu per hari menjadi Rp78 ribu per hari. (http://reportaserakyat.com/daerah/kanopi-ungkap-persoalan-ketenagakerjaan-di-perkebunan-sawit/).
Berikutnya kampanye penghentian alat penangkapan ikan terlarang pukat harimau atau trawl bersama nelayan Kota Bengkulu yang dimulai sejak Februari 2018. Aksi bersama nelayan ini mendesak aparat penegak hukum untuk memberantas aktivitas trawl di perairan Bengkulu. Seperti diketahui, penggunaan trawl telah menghancurkan ekosistem terumbu karang dan mematikan telur dan benih-benih biota laut. Tekanan yang diberikan bersama nelayan tradisional yang bergabung dalam Allians Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) dengan mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu dan menggelar aksi damai di laut Bengkulu. Kampanye ini telah mencapai beberapa tujuan antara lain mempersatukan nelayan tradisional untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dengan tidak menggunakan trawl dan mendesak penegakan hukum di mana sejumlah alat trawl disita aparat. Saat ini Kanopi bersama nelayan juga mendorong pembentukan kelompok pengawas perikanan berbasis masyarakat (pokwasmas). (https://rbtv.co.id/lanal-bengkulu-cegat-6-kapal-trawl/, https://bisnis.tempo.co/read/1062180/nelayan-bengkulu-demo-minta-susi-pudjiastuti-kirim-penyapu-trawl, http://www.rri.co.id/post/berita/500214/daerah/ganti_alat_tangkap_perwakilan_nelayan_trawl_bengkulu_diminta_temui_kkp.html, http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/19/p2t0ot383-nelayan-bengkulu-akan-razia-kapal-trawl)
Berikutnya kampanye penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan PT Daria Dharma Pratama (DDP) di Kabupaten Mukomuko berawal dari keresahan masyarakat Desa Air Brau dan Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh akan potensi konflik horizontal antar-masyarakat. Penyebabnya adalah seluas 371 hektare areal sawit yang sudah berbuah yang ditanam karyawan PT DDP di kawasan hutan produksi Air Ipuh II. Sejak tahun 2014, pihak perusahaan menyerahkan pengelolaan areal sawit tersebut ke Pemda Mukomuko dan oleh pemda diserahkan ke salah satu koperasi lokal. Pengambilan buah sawit yang dilakukan anggota koperasi pun memunculkan kecemburuan sosial dari masyarakat sehingga pada pertengahan 2017 pemanenan dilakukan secara massal oleh masyarakat yang datang dari berbagai wilayah. Kondisi ini pun menimbulkan keresahan dari kepala kaum beberapa desa, sehingga mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengambil tindakan. Kesimpulan yang diambil adalah menumbangkan seluruh sawit di atas lahan seluas 371 hektare tersebut dan menghutankan kembali dengan berbagai skema perhutanan sosial yang ada. (http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2018/05/16/40-810-kelapa-sawit-eks-pt-ddp-ditebang/, https://bengkulu.antaranews.com/berita/49753/dlhk-bengkulu-bersihkan-sawit-dalam-hutan, https://bengkulu.antaranews.com/berita/48960/warga-pondok-suguh-panen-buah-sawit-dalam-hutan).
Kampanye mendorong inisiatif pembangunan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat dilatarbelakangi keprihatinan terhadap ancaman kelestarian satwa langka eksotik gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) di wilayah Bengkulu Utara-Mukomuko. Kanopi bersama sejumlah pihak termasuk BKSDA Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi pembangunan kawasan ekosistem esensial koridor gajah sebagai upaya melestarikan gajah tersisa di daerah ini. Fragmentasi kawasan hutan secara ilegal dan pengembangan industri kehutanan dan perkebunan membuat gajah semakin terdesak sehingga dibutuhkan satu koridor yang memungkinkan harmonisasi antara gajah dan masyarakat di sekitar habitat itu. Pembangunan KEE ini telah mencapai tahap pembentukan forum kolaborasi pembangunan KEE koridor gajah yang difasilitasi pemda Provinsi Bengkulu dalam bentuk surat keputusan. (https://www.antaranews.com/berita/648073/bengkulu-bentuk-tim-percepatan-koridor-gajah-sumatera, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/22/p1cvy7368-bengkulu-jadi-percontohan-pengelolaan-koridor-gajah-sumatra, https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/12215961/bengkulu-bentuk-koridor-gajah, https://www.antaranews.com/berita/659840/sepertinya-kita-tidak-bisa-mencegah-kepunahan-gajah-di-bengkulu).
Kampanye Ijon Politik Tambang yang digagas bersama NGO lainnya membentuk Koalisi Anti-Ijon Politik mengambil memontum pilkada wali kota Bengkulu yang digelar serentak dengan seratusan daerah lainnya pada 27 Juni 2018. Ijon politik adalah perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha bersama pasangan calon sebelum pilkada. Krisis lingkungan yang terjadi di Kota Bengkulu saat ini tidak lepas dari keputusan-keputusan politik oleh pemimpin daerah. Karena itu, koalisi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memeriksa rekam jejak calon kepala daerah dan memastikan calon tersebut tidak bersinggungan atau pendukung industri ekstraktif tambang. (https://www.antaranews.com/berita/707462/aktivis-ingatkan-ijon-politik-dalam-pilkada, http://bengkuluekspress.com/aktivis-lingkungan-minta-calon-walikota-bengkulu-tak-main-kontrak-ijon-politik/, http://butinaranews.com/2018/05/06/paslon-potensi-ijon-politik-dengan-pengusaha/)
Di antara guyuran hujan di sore itu, puluhan peserta tampåk serius menyimak visualisasi kegiatan yang dijalankan Kanopi Bengkulu kurun 2017-2018 tersebut. Setelah pukul 18.10 WIB, kegiatan ditutup dan bersiap untuk menyambut bedug berbuka puasa.
