Jakarta – Para pejuang lingkungan yang merupakan pahlawan masyarakat di daerah terdampak PLTU batu bara mendatangi markas pemenangan kedua calon presiden. Mereka datang untuk menantang Capres Jokowi dan Capres Prabowo untuk menjadi pahlawan, menyelamatkan Indonesia dari bencana iklim dengan meninggalkan batu bara sebagai sumber utama energi nasional ke energi bersih.
Warga pejuang tersebut berasal dari Bengkulu, Batang (Jawa Tengah), dan Indramayu (Jawa Barat). Didampingi oleh anggota gerakan nonpartisan #BersihkanIndonesia*, mereka datang untuk menyampaikan langsung bagaimana sumber perekonomian dan kehidupan mereka terampas oleh batu bara baik di sektor hulu pertambangan maupun hilir seperti PLTU.
“Kami mempertahankan 279 hektar lahan pertanian yang akan dialihkan jadi PLTU Indramayu 2. Itu adalah sumber ekonomi yang tersisa bagi petani untuk bertahan hidup. Sementara hasil tangkapan ikan sudah sangat anjlok sejak PLTU Indramayu 1 dibangun delapan tahun lalu. Kami yang berjuang mempertahankan hak, justru diintimidasi dan dikriminalisasi. Kami menantang Capres Jokowi dan Capres Prabowo untuk memulihkan keadaan dengan meninggalkan batu bara dan beralih ke energi bersih,” kata Rodi dari Desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat.
Di Batang, lahan pertanian produktif telah menjadi tapak PLTU yang menggusur petani ke jurang kemiskinan dan para nelayan harus melaut lebih jauh yang meningkatkan biaya ekonomi tinggi sementara hasil tangkapannya berkurang drastis. “Kami masih berjuang untuk memperoleh keadilan demi kembalinya kehidupan yang telah direnggut oleh proyek PLTU,” ungkap Usman, nelayan warga Batang.
Tambang batu bara adalah sumber bencana ekonomi dan ekologis di sejumlah daerah.
Di Bengkulu, Sumatera, proyek PLTU Teluk Sepang berkapasitas 2×100 Megawatt (MW) dibangun di zona rawan bencana yang berisiko bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Meski masyarakat menolak sejak awal, namun proyek ini tetap dilanjutkan dengan basis ANDAL yang cacat dan penuh kebohongan.
“Delapan provinsi di Sumatera juga tengah dipaksa memproduksi tambahan sekitar 7.004 Megawatt yang jelas semakin memperparah risiko kerusakan. Kepahlawanan Capres Jokowi dan Prabowo harus ditunjukkan dengan menghentikan ini. Dan memastikan bahwa penambahan energi listrik pada 2025 hanya akan bersumber pada energi bersih terbarukan,” kata Olan Sahayu, jurubicara gerakan #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu.
Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay (PWYP) mengatakan, Indonesia juga perlu menerapkan prinsip good governance di sektor energi nasional dengan memastikan transparansi dan keterlibatan publik. “Kebijakan energi adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan hanya dengan keterbukaan dan partisipasi publik yang lebih luas akan menjamin perbaikan tata kelola energi dan kelistrikan,” kata Aryanto.
Sementara itu Dwi Sawung, jurubicara #BersihkanIndonesia dari WALHI mengatakan, transisi dari energi kotor ke energi bersih harus mengutamakan prinsip pemulihan dan penegakan hukum. “Penghitungan biaya sosial, lingkungan dan kesehatan harus dimasukkan dalam bisnis tambang dan operasional PLTU dan penegakkan hukumnya harus adil. Korupsi di industri batu bara ini harus menjadi agenda prioritas pada masa transisi energi,” kata Sawung.
“Ini adalah waktu yang tepat bagi para Capres untuk bersungguh-sungguh mendorong peralihan menuju energi bersih dengan mengutamakan kesejahteraan, keselamatan rakyat, dan lingkungan. Capres harus berani menjadi pahlawan untuk membersihkan Indonesia dari energi dan politik kotor yang bersumber dari batu bara,” kata Tata Mustasya, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia.