Masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia merayakan hari kemerdekaan di depan Istana Merdeka dengan aksi berbaring sebagai simbol bahwa kondisi keterjajahan masih berlangsung. Bersama dalam gerakan #BersihkanIndonesia, masyarakat menyerukan kebebasan hakiki dari kerusakan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dan batu bara kotor beralih ke energi bersih terbarukan.
Kemerdekaan Indonesia telah dinodai oleh investor dan penguasa yang merampas tanah, menggunduli hutan, mencemari air, laut dan udara. Masyarakat tersebut berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah, yang setiap hari selama berpuluh tahun menghirup debu beracun PLTU Batubara. Warga Bengkulu juga hadir karena kawasan di hulu sungai hancur sehingga menyebabkan bencana banjir yang mematikan. Sementara di hilirnya ada pembangunan PLTU Batubara Teluk Sepang yang menambah ancaman terhadap masa depan mereka.
“Perampasan kebun, pencemaran kampung dan konflik horizontal adalah wujud nyata atas dampak buruk keberadaan tambang dan PLTU Batubara. Dan kini tumbuh gerakan perlawanan di kantong-kantong investasi. Mereka ingin kemerdekaan itu adalah hak semua orang, bukan sekelompok investor dan penguasa,” kata Ali Akbar, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu.
Sedikitnya 877 jiwa warga di Dusun Winong, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah hidup seperti di zaman penjajahan. Operasional PLTU Batubara Cilacap unit 1 dan 2 telah menimbulkan berbagai keluhan penyakit pernafasan dan kulit. Sumber air di sumur-sumur mengering dan pendapatan merosot tajam karena sawah tercemar. Semua dimulai sejak 2006 silam.
“Kami ingin kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan. Kami ingin merdeka dari abu pembakaran PLTU dan abu limbah PLTU,” kata Fahmi Bastian, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari WALHI Jawa Tengah.
Pegunungan Meratus yang menghampar sepanjang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masih terus diincar oleh perusahaan tambang batu bara. Pegunungan Meratus juga merupakan sumber air utama bagi tiga provinsi termasuk Kalimantan Tengah. Ini adalah paru-paru hutan tropis terakhir yang harus diselamatkan. Namun sayangnya, wilayah adat Dayak Meratus belum diakui negara padahal mereka telah hidup jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan.
“Komitmen negara terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan harus ditunjukkan, salah satunya dengan mencabut ijin tambang dan ijin perusahaan monokultur di pegunungan Meratus,” kata Kisworo DC, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari WALHI Kalimantan Selatan.
Sementara itu warga Kalimantan Timur kini terus menyerukan kemerdekaan dari perampasan tanah dan hutan mereka karena ulah pertambangan batu bara. Lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan menjadi danau beracun telah menyebabkan kematian demi kematian bagi anak-anak dan ini terus menghantui para orangtua.
“Eksploitasi dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat dan lingkungan. Lahan-lahan produktif rakyat dirampas dan dikonversi menjadi konsesi pertambangan. Sumber pangan warga terus menyempit dan air tercemar. Hukum tidak tegak meski kematian 35 nyawa anak-anak di lubang tambang terus mengintai. Konyolnya, muncul gagasan menjadikan danau-danau racun itu menjadi pariwisata,” kata Pradarma Rupang, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari JATAM Kaltim.
Di Jakarta, polusi udara juga merenggut kemerdekaan warganya. Polusi dari PM 2,5 yang bersumber dari puluhan cerobong PLTU Batubara tidak diatur. Padahal ini adalah pembunuh senyap. “Presiden RI harus memimpin upaya pengetatan baku mutu udara ambien nasional sebagai langkah awal untuk melindungi kesehatan rakyat. Selain itu, pembangunan proyek nasional dengan potensi emisi yang signifikan juga harus dibatalkan. Pembangunan berkelanjutan harus kembali menjadi arus utama pemerintahan,” ujar Fajri Fadhillah, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari ICEL.
Dalam momentum hari kemerdekaan, aksi ini memberikan potret realita yang terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia yang terancam oleh energi fosil seperti batu bara. Aksi ini juga sebagai pengingat banyaknya pekerjaan rumah Presiden Terpilih terutama untuk beralih ke energi bersih terbarukan yang dilakukan secara adil, termasuk bagi para pekerja di sektor batu bara.
#BersihkanIndonesia mendesak Presiden Terpilih untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahannya ke depan tidak lagi mengakomodir rencana baru pembangunan PLTU batu bara dan perizinan baru tambang batu bara pada tahun 2020, menuju phase-out dimulai 2030; dan untuk membersihkan pipeline energi dari PLTU batu bara. Presiden Terpilih mempunyai pilihan dan kesempatan untuk memiliki warisan energi bersih terbarukan; menghindari petaka di masa depan di mana warganya tercemar dan tersakiti oleh berbagai dampak negatif batu bara, dan juga solusi palsu berbahaya beracun seperti PLTN dan insinerator.