Malin Deman, tepatnya tanggal 29 September 2022, Rahmatsidi warga Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dijemput paksa oleh aparat kepolisian Resort Mukomuko dari rumahnya atas dugaan tindak pidana pencurian Tandan Buah Sawit (TBS). Malam itu sekira pukul 22.30 WIB lima orang tidak dikenal menggunakan baju preman mendatangi rumah Rahmatsidi. Mereka menanyakan keberadaan Rahmatsidi kepada Aminah (istri Rahmatsidi) dan memaksa masuk untuk menggeledah rumahnya.
Aminah tidak mengizinkan mereka masuk tanpa adanya saksi lain dari Pemerintah Desa Talang Baru, karena tidak diizinkan masuk salah satu dari lima orang yang mengaku dari kepolisian menelpon Tukin selaku kepala Desa Talang Baru. Berkelang 20 menit kades Talang Baru datang ke rumah Rahmatsidi dan menyaksikan penangkapan. Sebelum melakukan penangkapan aparat keamanan menunjukan selembar surat yang dinyatakan sebagai surat daftar pencarian orang. Namun kepala desa tidak dapat membaca dengan teliti, karena surat tersebut tidak diberikan melainkan hanya ditunjukan secara sepintas.
Tukin mengaku tidak bisa membaca secara teliti, karena hanya ditunjukan, sembari mereka berkata “ini benarkan, benarkan pak kades” ucap salah satu polisi yang melakukan penangkapan terhadap Rahmatsidi.
Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari Madyana S.Ap Kepala Unit Pidana umum Kepolisian Resort Mukomuko menyatakan bahwa Rahmatsidi telah diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Hal ini diketahui saat tim kuasa hukum berusaha untuk bertemu dengan Rahmatsidi namun tidak diperbolehkan oleh polisi dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Susilo, S.H, M.H selaku Kasatpidum Polres Mukomuko.
Dusky P Selaku penjaga tahanan saat itu menyatakan bahwa tidak ada jam besuk dan bukan jam dinas, jadi tidak diperbolehkan untuk mengunjungi.
Saman Lating, SH selaku ketua tim kuasa Hukum Rahmatsidi menyatakan bahwa larangan petugas piket Reskrim Polres Mukomuko yang tidak mengijinkan kuasa hukum bertemu dengan Rahmatsidi karena alasan jam dinas dan jam besuk adalah suatu pelanggaran terhadap hak hukum kliennya. Selain itu larangan tersebut menunjukkan ketidakpahaman tentang kedudukan kuasa hukum terhadap kliennya dalam Pasal 69 KUHAP yang menyatakan “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
Dan pasal 70 ayat (1) “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya” Didalam pasal 69 dan pasal 70 ayat (1) KUHAP sudah sangat jelas demi kepentingan hukum klien kita maka kita wajib bertemu kapapun, karena kita adalah Penasehat hukum bukan Pengungunjung (keluarga/Masyarakat) yang dibatasi jam besuk.
Selain itu, pada Sabtu, 1 Oktober 2022 pada saat tim kuasa hukum telah bertemu dengan Rahmatsidi, kuasa hukum tidak diberikan kebebasan untuk berbicara dengan kliennya. Hal ini dikarenakan pada saat berbicara dengan klien, Kanit Reskrim juga ikut dalam pertemuan tersebut atas perintah Kasat Reskrim sehingga menyebabkan klien kami tidak tidak dengan leluasa mengungkap permasalahan yang sedang dihadapinya.
Adanya Kanit Reskrim pada saat berbicara dengan klien akan berimplikasi timbulnya ketakutan pada diri klien kami untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Ketidakleluasan tim kuasa hukum dengan klein kami (Rahmatsidi) jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (1) “Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan”
Tindakan-tindakan tersebut menjadi tanda tanya dikarenakan kami melihat proses penangkapan dengan alasan DPO yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2022 juga masih sangat ganjal, dikarenakan tim kuasa hukum tidak menemukan proses yang dilakukan dalam menetapkan sesorang menjadi DPO yang tertuang dalam Perkab No. 3 Tahun 2014.
“Tidak ada publikasi dari humas Polres Mukomuko ataupun Humas Polda Bengkulu serta kepolisian lainnya di bawah wilayah hukum Polres Mukomuko dan Polda Bengkulu,” tambah Lating.
Berkelang sehari penangkapan Rahmatsidi, rumah beliau digeledah orang tak dikenal pada saat rumah kosong pada tanggal 30 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB. Neliana, atau bibinya Aminah menjelaskan “saya berangkat dari rumah beliau sekira pukul 10.00 wib, dan saya kembali kerumah tersebut pukul 14.00 wib untuk angkat jemuran, kondisi lemari depan sudah terbuka dan surat menyurat berserakan di lantai. Tidak ada uang atau perhiasan yang hilang, para pembobol rumah sepertinya mencari sesuatu dalam bentuk dokumen, Hal ini terbukti dengan hilangnya beberapa dokumen seperti surat tanah dan Motor ungkap Aminah yang bergegas pulang setelah mengetahui rumahnya dibobol.
Sekedar informasi, penangkapan Sdr Rahmatsidi ini berawal dari penangkapan dua orang yang dituduh mencuri tandan buah segar (TBS) milik PT Daria Dharma Pratama, kedua orang tersebut telah divonis hukum kurungan dan telah bebas. Kasus ini buntut dari konflik berkepanjangan yang terjadi antara warga Malin Deman dengan PT DDP yang sama- sama menyatakan punya alas hak atas tanah yang sudah ditinggalkan oleh PT Bina Bumi (PT BBS) sejahtera sejak tahun 2006.
Kronoligis kejadian
29 September 2022, Rahmad sidi ditangkap dirumahnya sekira pukul 22.30 WIB
30 September 2022, Sekitar pukul 13.00 wib rahmat sidi diperiksa oleh kepolisian Polres Muko muko tanpa didampingi oleh kuasa Hukumnya, setelah diperiksa rahmad Sidi ditetapkan sebagai TSK dan langsung dimasukan kedalam ruang tahanan.
31 September 2022 Sekitar pukul 24.00 wib Kuasa Hukum rahmat sidi sampai dipolres muko muko untuk bertemu kliennya, namun pihak polres muko muko tidak mengizinkan kuasa hukum rahmad sidi untuk bertemu dengan kliennya dengan alasan tidak ada jam besuk dan penyidik tidak ada ditempat.
Kuasa Hukum Rahmad sidi melakukan perdebatan dengan pihak polres muko muko karena telah menghalang-halangi klienya untuk mendapatkan bantuan Hukum,pihak polres muko-muko tetap tidak mengizinkan kuasa hukum Rahmad Sidi untuk bertemu secara langsung namun pihak polres muko muko memberikan Surat Kuasa kepada rahmad sidi untuk ditanda tangani yang mana telah disiapkan oleh kuasa hukummnya.
Sekitar jam 09.00 wib Kuasa Hukum Rahmat Sidi Kembali kepolres Muko muko untuk berupaya bertemu dengan kliennya, setelah bertemu dengan penyidik Polres Muko muko kuasa hukumnya diberikan waktu untuk bertemu dengan Rahmad Sidi, Namun saat Kuasa Hukum dan Rahmad sidi sedang berkomunikasi diruangan, penyidik dari Polres Muko muko masuk dalam ruangan sehingga menimbulkan perdebatan karena keberatan akan kehadiran pihak penyidik ditengah obrolannya dengan kliennya, penyidik tidak mengizinkan kuasa hukum dan rahmad sidi untuk ngobrol berdua karena perintah dari Kasat Reskrim Polres Muko muko. Selanjutnya melalui kanit pidum kuasa hukum meminta bertemu langsung dengan Susilo, S.H, M.H selaku Kasat reskrim namun kasat reskrim yang sebelumnya ada Dipolres muko muko tiba-tiba pergi.
Menurut Madyana S.Ap Kanit pidum (berdasarkan komuikasi via telp) kasat reskrim memerintahkan untuk bertemu hari Senin, 3 Oktober 2022.
Kuasa Hukum rahmat sidi juga mempertanyakan kepada Kanit Pidum Polres Muko muko terkait dengan Proses Penangkapan dan status Pelapor, namun kanit pidum tidak dapat menjawab apa saja yang menjadi pertanyaan kuasa hukum rahmad sidi karena tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dan meminta kuasa hukum Rahmad Sidi untuk menunggu hari senin yang telah Kasat Reskrim Minta.
Narahubung :
Saman Lating, S.H +62 813-4422-7680
