Bahwa Sumatera, sebagaimana berbagai tempat lainnya di Indonesia, saat ini terus dipaksa menghadapi berbagai tragedi akibat perbuatan segelintir orang. Rakyat dan Lingkungan Hidup Sumatera tidak hanya dihadapkan pada bencana hidro-meteorologis (banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, karhutla) yang dipicu oleh perusakan dan pencemaran oleh pertambangan dan pembangkit listrik tenaga batubara yang juga menjamur di berbagai penjuru Sumatera. Rakyat Sumatera juga dihadapkan pada tragedi yang merenggut haknya untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; untuk hidup sejahtera lahir dan batinnya; untuk bertempat tinggal; untuk mendapatkan lingkungan hidup dan kehidupannya oleh keberingasan mesin-mesin industri yang dikendarai oleh kerakusan oligarki.

Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana kaum ibu dan bapak di Pasar Seluma Bengkulu harus bertahan melawan di lahan kehidupannya yang coba dikuasai korporasi tambang pasir besi. Represi aparat harus terus dihadapi dengan keyakinan bahwa sumber kehidupan harus diselamatkan dari penghancuran Pesisir Barat Bengkulu. Di saat yang sama, rezim ekstraktif terus mengeruk Bumi Andalas dan menghisap kehidupan rakyat lalu mencemari udara, air, tanah serta makhluk hidupnya dan bahkan mengkorupsi kebijakan dan dana hasil patungan rakyatnya. Bahkan di saat penyediaan energi listrik di Sumatera sudah kelebihan pasokan hingga 55% dengan 25 PLTU batubara di berbagai penjurunya; dan dengan fakta bahwa sumber energi terbarukan Sumatera adalah yang terbesar di Indonesia; Rezim masih saja berencana mendirikan lebih dari 7 Gigawatt PLTU batubara penyebar racun berbahaya di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Mesin penyebar racun yang dimodali investasi dalam dan luar negeri tak berkualitas, yang tak pedulikan keselamatan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup Sumatera. Ratusan proyek yang disokong oleh kebijakan oligarkis-terpusat, berlabel proyek dan program strategis nasional hasil kongkalikong segelintir elite di Jakarta direncanakan dibangun di seluruh Indonesia. Lebih dari 45 proyek dan program strategis nasional dibebankan di atas sekujur tubuh Sumatera, yang tak lupa dibekali dengan berbagai kemudahan untuk mengangkangi persetujuan rakyat dan restu alam Sumatera.

Berbagai kemalangan telah dan terus terjadi di berbagai penjuru Sumatera, yang terus mengungkap bahwa pembangunan yang berorientasi keuntungan jangka pendek bagi oligarki semata, hanyalah akan menghadirkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat Sumatera. Berbagai kesaksian dan perlawanan dari berbagai penjuru Sumatera haruslah terus disampaikan dan sudah seharusnya menjadi pelajaran untuk menguatkan perlawanan semesta untuk perubahan, di Sumatera, dan di Indonesia. Dari Aceh, Warga Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh terus melawan meski dipaksa pindah karena pencemaran udara mengerikan dari PLTU Nagan Raya.

Mereka tidak ingin membesarkan anak-anaknya dengan asupan abu batubara yang tiap hari dan tiap beberapa jam, terus memenuhi meja-meja makan, ruang keluarga, kamar hingga dapur. Polusi itu telah menghancurkan sumber mata pencaharian mereka. Beberapa kepala keluarga masih bertahan karena tawaran dari pihak PLTU tidak akan pernah bisa mengganti nilai kehidupan mereka sebelumnya. Dari Sumatera Utara, Warga Pangkalan Susu akan terus melawan pencemaran lingkungan yang membuat anak-anak menderita dan kini ketergantungan pada obat-obatan anti peradangan kulit, ISPA dan penyakit lainnya yang diduga akibat air dan udara yang tercemar limbah FABA PLTU Pangkalan Susu. Pencemaran ini membuat kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di lima desa ring 1 PLTU semakin miskin dan terpuruk. Perairan Teluk Aru tidak lagi menjadi sumber penghidupan bagi nelayan, bahkan hasil pertanian yang dahulu menjadi primadona kini menjadi sumber utang karena sering gagal panen.

Penderitaan warga ini menjadi energi penolakan atas PLTU Pangkalan Susu. Dari Sumatera Barat, Ibu-ibu di Sijantang Koto, Sawahlunto, Sumatera Barat terus bersuara lantang memperjuangkan keluarga termasuk anak-anak mereka yang menghirup udara kotor abu batubara PLTU tua Ombilin. Warga tidak hanya berjuang melawan pencemaran udara namun juga berhadapan dengan pemerintah daerah yang mengabaikan mereka. Sementara itu lubang-lubang tambang batubara beracun dibiarkan terbengkalai. Gelombang protes Warga Gunung Talang, Kabupaten Solok juga menggema sejak 2017 melawan proyek pembangkit listrik panas bumi yang akan berpotensi menghancurkan ruang hidup petani, mengancam sumber air, mengubah fungsi hutan lindung.

Tiga pejuang lingkungan dipenjara. Warga mendapat ancaman dan kekerasan dari negara baik polisi, brimob hingga TNI AD. PLTU OMBILIN harus ditutup dan Izin PT. Hitay Daya Energi untuk eksplorasi geothermal Gunung Talang dicabut. Dari Jambi, komunitas pemuda di Muaro Jambi mulai bergeliat menyerukan penyelamatan ikon kekayaan budaya yakni Candi Muaro Jambi yang terancam untuk dijadikan tempat penimbunan batubara dari konsesi-konsesi pertambangan. Kawasan Percandian Muaro Jambi yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan komplek percandian terluas Asia Tenggara kini terancam oleh fasilitas stockpile batubara. Lingkungan bersih dan sehat kini tinggal kenangan, kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup hanya menjadi jargon dalam kontestasi politik.

Di tengah situasi tersebut, negara hadir, namun dalam rangka menambah penderitaan rakyatnya melalui agenda pembangunan PLTU Jambi 1 dan PLTU jambi II dengan daya 1.200 Megawatt. Perlawanan dari hilir terus digelorakan guna menghadang proyek industri kotor dengan dalih program pembangunan nasional. Dari Riau, Nelayan Sungai Siak, Kota Pekanbaru, kini menghadapi sumber pencemaran baru yakni dari PLTU Tenayan Raya setelah terpapar limbah industri di sepanjang daerah aliran sungai. Pembakaran batubara di pembangkit energi kotor ini juga akan mengancam lebih dari satu juga penduduk di ibu kota Provinsi Riau dan sekitarnya. Dari Bengkulu, Warga Teluk Sepang, Bengkulu tak kenal lelah berhimpun dan menolak PLTU Teluk Sepang.

Warga berulang kali melakukan gugatan hukum dan berkampanye kepada publik tentang ancaman dampak PLTU. Tak hanya karena polusi berbahaya batubara namun juga ancaman nyata kerusakan wilayah pesisir ujung karang akibat pembuangan air bahang. Saluran limbah tersebut tepat berada di pusat habitat ikan karang di pesisir Bengkulu yang telah menjadi wilayah nelayan mencari sumber pencahariannya. Protes terhadap ancaman kerusakan wilayah pesisir Barat Bengkulu oleh aktivitas tambang pasir besi juga gencar dilakukan kaum ibu dan bapak Pasar Seluma. Dari Sumatera Selatan, Warga Muara Maung, Lahat tak henti melawan kecanduan negara atas energi kotor batubara.

Warga Lahat telah cukup menjadi korban dari banjir lumpur yang memenuhi sungai dan lahan perladangannya akibat aktivitas pertambangan batubara yang memasok PLTU Mulut Tambang Keban Agung. Warga dengan berani terus mengungkap fakta bagaimana limbah abu batubara PLTU tersebut dibuang tanpa mengikuti aturan hukum yang menyebabkan ancaman pencemaran tanah dan sumber air. Perjuangan ruang hidup juga dilakukan warga Tanjung Menang, Muara Enim. Mereka beraksi menuntut penyelamatan sumber air bersih di Bukit Kancil yang telah terancam hilang dan pemindahan aliran sungai Emburung untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan operasional PLTU Sumsel 1. Warga juga terus menuntut penyelesaian pencaplokan lahan produktif mereka. Dari Lampung, warga Desa Kampung Baru dan Gotong Royong, Lampung adalah warga terdampak dari operasional PLTU Tarahan. Begitu juga dengan warga di sekitar PLTU Sebalang.

Pengangkutan batubara dari Sumatera Selatan menuju tempat timbunan di dekat PLTU Tarahan telah menyebabkan paparan batubara sepanjang perjalanannya. Warga juga berjuang menghadapi pemerintah yang mengabaikan protes masyarakat. Pencemaran lingkungan dari proses pengangkutan batubara juga terjadi di wilayah pesisir barat laut Lampung. Warga terus mendesak pemenuhan hak udara bersih bagi kehidupan mereka. Kerusakan lingkungan dan pengabaian hak konstitusional rakyat yang terjadi di Sumatera adalah wujud dari karut-marut kebijakan nasional.

Segelintir oligark telah membajak negara dengan memanfaatkan sistem politik dan ekonomi yang oligarkis, dan kemudian masuk melalui kaki tangan mereka di Istana dan lembaga-lembaga negara. Regulasi predatoris seperti Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, Revisi Undang-Undang Minerba, atau Undang-Undang Ibu Kota Negara untuk memindah-paksakan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur lalu disusun, dibahas, dan disahkan secara kilat, terburu-buru, dan tanpa konsultasi kepada publik. Regulasi-regulasi itu tidak hanya mengamankan keberlangsungan dan memperluas bisnis ekstraktif oligark, namun juga menempatkan rakyat sebagai korban padahal mereka adalah pemegang kedaulatan yang sesungguhnya atas negara. Bahkan baru-baru ini, Oligarki sedang mencoba untuk terus memelihara sistem politik dan ekonomi transaksional dengan berupaya membajak sistem suksesi kepemimpinan dengan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden yang hanya akan mengakumulasi keuntungan bisnisnya.

Hak konstitusional rakyat untuk turut aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan mengawasi kinerja institusi dan pejabat publik diabaikan bahkan dibungkam. Represi terhadap rakyat semakin meningkat dan kriminalisasi terhadap rakyat kini dengan mudah dapat dilakukan bahkan secara legal dan cenderung suka-suka. Misalnya yang terjadi pada rakyat berkaitan dengan kajian dugaan konflik kepentingan dalam penempatan militer di Papua dan keterkaitannya dengan bisnis tambang. Pertambangan di Papua itu sendiri telah banyak diketahui ikut memicu terus jatuhnya korban jiwa rakyat Papua. Situasi ini juga terjadi di banyak tempat di Indonesia seperti di Wawonii, Sulawesi Tenggara; atau di Wadas, Jawa Tengah yang terus berjuang di tengah gempuran proyek pemerintah dan kepentingan oligarki dalam proyek strategis nasional; atau juga seperti di Bangka Belitung dan Banyuwangi, Jawa Timur yang dikriminalisasi dengan menggunakan pasal dari hasil revisi Undang-Undang Minerba yang kaya akan konflik kepentingan oligarki mineral dan batubara itu sendiri. Atas fakta-fakta tersebut, maka Sumatera Terang untuk Energi Bersih menilai :

!. Bahwa negara telah dikuasai oligark yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam situasi darurat.

2. Bahwa Sumatera menjadi target penghisapan oleh bisnis oligarki dengan proyek-proyek ekstraktif destruktif yang makin dipaksakan dan menempatkan rakyat dalam situasi semakin terancam

3. Bahwa ruang demokrasi dan partisipasi rakyat Sumatera semakin menyempit dengan diambil alihnya kewenangan perizinan, pengawasan dan penguasaan sumber daya alam oleh pemerintah pusat yang dilegitimasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang Minerba.

4. Bahwa kriminalisasi dan premanisme semakin menjadi-jadi yang seolah-olah menjelma menjadi penegak hukum untuk mendukung bisnis ekstraktif oligarkis, sementara rakyat Sumatera terus berjuang atas sumber kehidupannya.

5. Bahwa ke depan, bila keadaan tersebut tidak berubah, maka pondasi sosial ekonomi rakyat Sumatera akan terus memburuk

6. Bahwa ke depan, bila keadaan tersebut tidak berubah, maka cita-cita Sumatera Terang Untuk Energi Bersih untuk mewujudkan demokratisasi energi demi mendorong transisi energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan mustahil untuk dicapai.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokratisasi energi dan transisi energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan yang berperspektif pemulihan, Sumatera Terang untuk Energi Bersih mendeklarasikan 1. Oligarki adalah musuh rakyat Sumatera yang tindak tanduknya harus segera dihentikan dan dominasinya harus segera ditumbangkan. 2. Memerintahkan kepada seluruh petugas negara di Sumatera, mulai dari gubernur, bupati hingga kepala desa untuk melakukan tindakan guna mengambil kembali kewenangan dari oligarki pemerintahan pusat di Jakarta, dan kemudian bekerja guna mengembalikan tujuan sesungguhnya bernegara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Menyerukan kepada seluruh masyarakat, komunitas, warga yang hidup di Sumatera untuk bersama-sama mengawasi – menindaklanjuti setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas negara yang akan berimplikasi pada penghancuran kehidupan rakyat. 4. Sumatera Terang Untuk Energi Bersih mengundang seluruh masyarakat, komunitas untuk ikut bersolidaritas dan siap terpimpin dalam agenda perubahan lebih luas yang tengah dijalankan.

Bengkulu – Sumatera, 28 Maret 2022