Perjuangan warga kota Bengkulu menolak PLTU batubara terus digaungkan. Di wilayah lain, setiap ada PLTU batu bara pasti ada penolakan. Dampak buruk PLTU batubara seperti mulai dari kesehatan, kehilangan mata pencarian dan kerusakan lingkungan menjadi dasar dari setiap aksi perlawanan.

Izin lingkungan PLTU batu bara Teluk Sepang merupakan dokumen hukum yang sedang digugat dan dimohon untuk dicabut. Karena tanpa izin lingkungan, PLTU batu bara teluk Sepang tidak bisa beroperasi.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnnya bahwa indikasi pelanggaran-pelanggaran terbitnya izin lingkungan di duga telah melanggar PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota dan provinsi Bengkulu, melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana. Melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan.

Namun berdasarkan prosesi sidang dengan agenda jawab menjawab, dapat disimpulkan bahwa Gubernur selaku tergugat I dan lembaga OSS selaku tergugat II masih bersikukuh bahwa perbuatan mereka dengan menerbitkan izin lingkungan adalah benar, baik secara prosedural maupun matrial.

Didi Mulyono, Koordinator aksi yang juga juru kampanye pesisir dan laut Kanopi Bengkulu mengatakan bahwa aksi ini bertujuan mengawal sidang, kami ingin menyampaikan kepada penyelenggara peradilan bahwa sidang gugatan izin lingkungan PLTU batubara Teluk Sepang, dikawal secara serius oleh Koalisi Langit Biru yang beranggotakan komunitas, Ornop dan mahasiswa. Putusan adil bagi kami dan lingkungan adalah tujuan kami.

“Cukup daerah lain saja yang menderita karena adanya PLTU batubara” kata korlap yang lebih dikenal dengan panggilan didit.
Aksi Tak Rela Ada PLTU Batu Bara di Bumi Rafflesia ini dimulai dengan teatrikal di depan PTUN Bengkulu, dimana ada sepuluh orang memakai baju hitam yang bertuliskan dampak PLTU yang sudah ada dan yang akan dialami jika PLTU batubara tetap beroperasi.

“Aksi ini untuk menyampaikan kepada publik bahwa PLTU batu bara telah banyak melakukan pelanggaran dan menyalahi prosedur dalam penyusunan AMDAL sehingga kami meminta agar para tergugat segera mencabut izin lingkungan?” lanjutnya.
Olan Sahayu juru kampanye energi Kanopi Bengkulu menyatakan terang bahwa izin lingkungan PLTU batu bara teluk sepang telah terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan.

Alasan tergugat yang I menyatakan bahwa gugatan salah alamat, tidak tepat sasaran dan melewati batas waktu adalah upaya untuk mengaburkan substansi gugatan. Hal ini dibuktikan dengan dikalahkannya mereka dalam putusan sela yang telah disampaikan majelis pada tanggal 7 Agustus 2019.