Muara Maung- Sekitar 50 kepala keluarga warga Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Senin (22/6/2020) menagih janji ke empat perusahaan tambang batu bara untuk membayar ganti rugi sebesar Rp6 miliar atas rusaknya lahan pertanian, peternakan serta rumah warga akibat lumpur dari tambang batu bara di hulu sungai kungkilan.

Sumhanaya salah seorang warga yang menuntut ganti rugi karena lahan pertanian dan rumah miliknya sudah rusak dan terendam lumpur.

“Hari ini kami beramai-ramai mendatangi kantor PT. BAU, untuk menagih janji perusahaan untuk mengganti rugi. Kami mengalami gagal panen, kolam rusak, hewan ternak kami mati dan lumpur yang tergenang di dalam rumah kami” katanya.

Ia juga menambahkan, banjir yang membawa lumpur dari tambang terjadi pada 27-28 Desember 2019 dan warga sudah melaporkan kerusakan serta pencemaran lingkungan ini ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Bahkan nilai kerugian yang dialami warga sudah dihitung oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah.

Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian dan tindakan tegas dari Pemda terutama DLH Lahat.

Menurut warga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat tidak berani memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang telah merusak dan mencemari sungai kungkilan yang mengakibatkan lahan pertanian mereka gagal panen.

Warga pun memblokade jalan pada 17 Juni 2020, saat itu pihak perusahaan PT. BAU, PT. Karya Kasih Agung (KKA), PT. Bumi Merapi Energi ( BME), PT. Bara Alam Utama (BAU), dan PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) bersedia negosiasi ganti rugi ke warga terdampak di kantor PT. Bara Alam Utama (BAU) pada tanggal 22 juni 2020.

Nopriansyah dari organisasi non-pemerintah Salim Lahat mengatakan negosiasi tidak sesuai harapan warga.

Pihak perusahaan hanya menyanggupi ganti rugi sebesar Rp160 juta dengan rincian Rp75 juta dari PT BAU, Rp75 Juta dari PT MAS, Rp5 juta PT KKA dan Rp5 juta dari PT BME. Nilai ini tidak masuk akal sebab kerugian warga mencapai Rp6 miliar, artinya setiap kepala keluarga hanya mendapat Rp1,5 juta per orang untuk kerusakan ringan, Rp4 juta per orang untuk kerusakan berat.

Warga pun menolak tawaran perusahaan itu dan meminta perusahaan tidak boleh melakukan operasional dan beroperasi sampai tuntutan warga dipenuhi. Jika masih masih beroperasi maka masyarakat sendiri yang akan menghentikan aktivitas perusahaan tambang itu.